batampos – Pajak jasa parkir di Batam baru mencapai 43 persen hingga Agustus 2024. Target pajak jasa parkir ditetapkan sebesar Rp16 miliar, sementara realisasi saat ini baru mencapai Rp7 miliar.
Pencapaian pajak jasa parkir ini dinilai belum optimal. Terdapat dugaan adanya kebocoran dalam retribusi parkir, sebagaimana diungkapkan oleh Anggota DPRD Batam, Hendra Asman. Dia menyebutkan bahwa banyak keluhan mengenai kebocoran retribusi parkir.
Hendra meyakini bahwa penerapan sistem parkir berlangganan dapat mengatasi permasalahan ini. ”Sistem parkir berlangganan paling tidak dapat meminimalisir kebocoran dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Batam,” kata Hendra.
Ia mengungkapkan, bahwa untuk meningkatkan PAD Batam, DPRD menyetujui revisi aturan retribusi parkir tepi jalan dengan menerapkan sistem parkir berlangganan.
Menurut data dari Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, terdapat sebanyak 262 titik parkir yang belum dikelola oleh pemerintah. Titik-titik parkir ini tersebar di seluruh Batam, dengan konsentrasi terbanyak di kawasan Lubuk Baja dan Batam Kota.
”Parkir yang belum dikelola adalah parkir tepi jalan umum atau yang disebut OTS. Lokasi-lokasi ini memerlukan rambu, marka parkir, dan juru parkir,” kata Kepala Dishub Batam, Salim.
Salim menambahkan bahwa parkir tepi jalan umum yang belum dikelola akan diubah menjadi parkir mandiri. ”Kami belum mengetahui potensi kerugiannya jika tidak dikelola, tetapi ada potensi pendapatan jika nanti dikelola,” ujarnya.
Untuk parkir mandiri, Salim menyebutkan bahwa ada sebanyak 193 titik yang sudah dikelola. Namun, tidak semua pengelola parkir mandiri menyetor dalam jumlah besar.
Dengan target tahun ini, diharapkan Dishub dapat mengumpulkan Rp1,2 miliar per bulan dari titik parkir yang aktif saat ini.
“Meskipun pencapaian saat ini belum maksimal, kami berharap penerimaan dapat terus meningkat. Kami juga memantau omzet dan melakukan survei di area parkir untuk mengevaluasi frekuensi kendaraan yang masuk,” tutur Salim. (*).
Reporter : AZIS MAULANA
