batampos – Pemerintah Kota Batam menganggarkan Rp 14 miliar lebih untuk pengendalian inflasi di Kota Batam hingga akhir tahun ini.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan pengendalian inflasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga inflasi di daerah.
“Rapat akhir tahun ini, pemerintah pusat sudah menekankan untuk menjaga inflasi. Dan Batam termasuk yang baik dalam pengendalian inflasi bulan ini,” ujarnya.
Amsakar menyebutkan angka inflasi ini menjadi fokus pemerintah. Melalui zoom meeting pada Rakornas Pengendalian Inflasi, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Baca Juga: Batam Berhasil Tekan Laju Inflasi
Amsakar mengatakan dalam rakornas tersebut, pemerintah pusat menekankan bahwa penanganan inflasi harus menjadi prioritas seluruh kepala daerah di Indonesia. Dan hal itu sebenarnya sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Alhamdulillah Kota Batam menjadi salah satu daerah yang berhasil menekan laju inflasi, mtm -0,20 persen,” kata Amsakar, Selasa (6/12).
Hal itu menurutnya tidak terlepas dari berbagai program yang telah dilakukan Pemko Batam di bawah arahan langsung Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Selama ini memang memberikan perhatian serius untuk dapat menekan laju inflasi pasca ada kenaikan BBM.
Baca Juga: Bom Bunuh Diri di Polsek, Kapolresta Barelang Ingatkan Personelnya Tingkatan Kewaspadaan
Amsakar mengatakan beberapa program yang diaksanakan Pemko Batam untuk menekan laju inflasi di antaranya seperti bazar sembako murah di 20 titik Kota Batam dan subsidi transportasi Trans Batam.
“Serta saat ini kita juga memberikan BLT (bantuan langsung tunai) untuk masyarakat yang kurang mampu di 12 Kecamatan, pasar murah, subsidi BBM, dan pembibitan di DKPP Batam. Semoga upaya Pemko Batam ini dapat memperkuat daya beli masyarakat,” katanya.
Sementara, Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan inflasi harus menjadi prioritas seluruh kepala daerah di Indonesia.
Hal itu juga menjadi atensi Presiden Joko Widodo, sehingga meminta Mendagri, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan stakeholder terkait untuk menjadi leading sector penanganan inflasi.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada kami langsung dan mungkin juga kepada Bapak Kepala Badan Pangan, Kepala BPS, dan teman-teman menteri lainnya agar masalah pengendalian inflasi ini menjadi masalah yang harus menjadi isu prioritas kita semua,” kata Tito.
Baca Juga: Insentif RT RW Naik Rp 100 Ribu, akan Dibayar Setiap Bulan
Mendagri menjelaskan, adanya ketidapastian global akibat pandemi Covid-19, ketegangan politik dan perang ekonomi, mengakibatkan negara-negara di dunia mengalami inflasi, tak terkecuali Indonesia.
Untuk itu, kata dia, kondisi ini perlu ditangani secara serius dengan sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
“Bapak Presiden menginginkan agar penanganan pengendalian inflasi, selain dilaksanakan di tingkat pusat, juga daerah. Kita mengelolanya seperti kita me-manage pandemi Covid-19, yaitu dilaksanakan rapat mingguan, evaluasi mingguan setiap daerah,” ujarnya. (*)
Reporter : YULITAVIA
