Jumat, 22 November 2024

Terhambat Aturan Kementerian, Pembangunan Puskesmas di Batam Terkendala

Berita Terkait

spot_img
Ilustrasi. Puskesmas Tanjungbuntung.

batampos – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan bahwa pada tahun depan kemungkinan tidak ada lagi pembangunan Puskesmas di Batam. Hal ini disebabkan oleh aturan dari Kementerian Kesehatan yang membatasi satu kecamatan hanya boleh memiliki maksimal dua Puskesmas. Dampaknya, dana bantuan dari pusat tidak dapat lagi dialokasikan untuk kecamatan yang sudah mencapai batas tersebut.

Didi menjelaskan bahwa secara rasio, jumlah Puskesmas di Batam masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Menurut standar WHO, idealnya satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Dengan populasi Batam yang mencapai 1,2 juta jiwa, kota ini membutuhkan sekitar 40 Puskesmas. Namun, karena penyebaran penduduk yang tidak merata, angka tersebut sulit dipenuhi.


“Kecamatan seperti Belakangpadang dan Bulang, misalnya, memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu padat tetapi sudah memiliki satu Puskesmas. Dengan demikian, pembangunan tambahan Puskesmas di kecamatan tersebut tidak mungkin dilakukan,” ujar Didi.

Saat ini, Batam memiliki 22 Puskesmas, termasuk satu Puskesmas baru yang sedang dibangun di Pelunggut. Meskipun begitu, Didi mengakui bahwa masih dibutuhkan minimal 8 Puskesmas tambahan agar layanan kesehatan dapat lebih optimal, terutama di kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk padat seperti Batamkota, Sagulung, dan Batuaji yang masing-masing hanya dilayani oleh dua Puskesmas.

Lebih lanjut, Didi menyoroti bahwa meskipun fasilitas kesehatan untuk pengobatan di Batam sudah mencukupi dengan lebih dari 100 klinik dan 20 rumah sakit, yang masih menjadi masalah adalah pelayanan promotif dan preventif yang masih terbatas. Pelayanan tersebut, seperti imunisasi dan vaksinasi, hampir seluruhnya ditangani oleh Puskesmas.

“Untuk kegiatan seperti imunisasi, beban terbesar ada di kami, karena populasi Batam menyumbang 60-70% dari total populasi Provinsi Kepri,” katanya.

Didi berharap agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya menuntut pencapaian target kesehatan, tetapi juga membantu pembangunan Puskesmas agar layanan kesehatan dapat mencakup seluruh kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Didi juga menyoroti beban kerja yang berat di Puskesmas. “Di kecamatan Batamkota, Sagulung, dan Batuaji, dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 jiwa, hanya dilayani oleh dua Puskesmas, sementara jumlah penduduk ini hampir setara dengan jumlah penduduk di satu kabupaten seperti Bintan yang dilayani oleh 16 Puskesmas,” tambahnya.

Didi berharap ke depannya pembangunan Puskesmas bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu tingkat kota maupun provinsi, agar beban tenaga kesehatan di Batam bisa lebih ringan. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

spot_img

Baca Juga

Update