batampos – Dinas Pendidikan Kota Batam meminta masyarakat yang anaknya tidak lolos PPDB di SD Negeri untuk mencari sekolah alternatif. Sebab kuota di sekolah negeri yang terbatas. Sementara jika dilakukan penambahan kuota terkendala di jumlah guru di sekolah negeri yang juga terbatas.
“Sementara ini kita berharap orang tua atau wali dapat memilih sekolah swasta sebagai alternatif lain dalam menyekolahkan putra-putrinya, ” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Tri Wahyu Rubianto kepada Batam Pos, Selasa (18/6).
Menurutnya, sampai saat ini belum ada kebijakan mengenai penambahan kuota bagi siswa yang tidak lolos masuk SD negeri tersebut. Selain dikarenakan jumlah guru yang terbatas, terdapat juga kebijakan tidak dapat merekrut guru-guru baru.
Tri menambahkan, pengumuman jalur zonasi dan perpindahan orang tua SD negeri akan diumumkan besok 19 Juni 2024 dan dilanjutkan daftar ulang dimulai 20 Juni sampai 22 Juni 2024. Sementara itu pihaknya sampai saat ini masih menghitung jumlah siswa yang mendaftar dan juga siswa yang tidak lolos.
“Masih kita olah datanya. Nanti kita sampaikan, ” tuturnya.
Terpisah Koordinator aplikasi PPDB Arios Sandy menyebutkan, sampai hari ke delapan pembukaan PPDB jalur zonasi dan perpindahan orang tua ini tercatat ada 12.351 akun yang mendaftar. Rinciannya, 11.755 akun pendaftaran terkonfirmasi menyelesaikan berkas dan memilih sekolah, 596 akun tidak konfirmasi karena hanya menyelesaikan beberapa tahapan dan 175 akun tidak valid karena tidak pernah login.
Baca Juga: Sakit, Satu Jemaah Haji Asal Pinang Meninggal di Tanah Suci
“Totalnya sampai saat ini ada 12.351 akun, ” tuturnya.
Adapun daya tampung SD Negeri tahun ajaran 2024/2025 di tahun ini sebanyak 12.528 siswa terdiri dari 348 rombongan belajar (rombel). Panitia juga akan langsung mengumumkan hasil seleksi satu hari setelah pendaftaran pada 19 Juni 2024.
“Pengumuman jalur zonasi, akan disampaikan langsung ke no whatsapp orang tua atau bisa juga ke sekolah,” ujar Sandy.
Pemerhati Pendidikan Riki Indrakary menyebutkan, pemerataan distribusi siswa baru ini sangat penting dipahami. Dimana saat ini rasio jumlah ruang kelas belajar di sekolah negeri dan swasta itu berbanding 35 persen negeri dan 65 persen rasio ruang kelas tersebut ada di sekolah swasta.
“Artinya apa, Dinas Pendidikan tidak perlu lagi membangun sekolah baru ataupun ruang kelas baru. Cukup mengoptimalkan ruang kelas yang tersedia saat ini baik itu yang ada di sekolah negeri maupun swasta,” ujarnya.
Menurutnya, banyak sekolah swasta terutama sekolah islam terpadu yang full day school yang diminati banyak orang tua siswa. Hanya saja biayanya yang dinilai oleh sebagian orang cukup mahal menjadi kendala orang tua memasukan anaknya.
Baca Juga: Pelaku Jambret Guru TK di Temiang Ditangkap Polisi
“Sebenarnya itu bisa disubsidi. Dihitung saja untuk bangun sekolah baru dibutuhkan biaya sekitar Rp 17 miliar, operasional satu tahun termasuk air dan listrik itu sekitar Rp 2 miliar. Katakanlah Rp 20 miliar satu gedung sekolah dan kalau itu kita distribusikan menjadi beasiswa bagi anak bina lingkungan dan tidak mampu, maka permasalahan siswa yang tak tertampung di sekolah negeri ini tentu tak akan terjadi lagi,” tuturnya.
Sebab kata Riki, nantinya anak bina lingkungan dan juga mereka yang tidak mampu secara keuangan itu akan dibiayai pemerintah melalui mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah. Sebenrnya rencana mengenai Bosda ini sudah pernah dibahas untuk dijadikan sebuah peraturan daerah.
“Artinya dengan BOS daerah ini ada timbal balik sekolah swasta kepada pemerintah. Kalau sekarang ada insentif guru swasta. Pemberian isentif ini ditata ulang sehingga ada timbal balik ke pemerintah semisal dalam menampung anak kurang mampu ataupun anak-anak bina lingkungan, ” terang mantan Ketua Komisi IV DPRD Batam tersebut. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
