batampos – Belasan tokoh masyarakat serta organisasi penggiat lingkungan dan nelayan Kota Batam yang tergabung dalam wadah aliansi tokoh masyarakat peduli lingkungan Kepri angkat bicara terkait rencana pemerintah pusat yang akan membuka kembali keran ekspor pasir laut dengan dikeluarkannya PP Nomor 26 Tahun 2023.
Salah satunya yakni Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Batam Suardi Tahirek.
Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melegalkan penambangan dan ekspor pasir laut tersebut akan berdampak merusak biota laut. Muaranya, membunuh periuk para nelayan yang hidup di sejumlah pulau-pulau dan pesisir yang tersebar di Batam maupun Kepri.
Untuk itulah belasan tokoh masyarakat dan penggiat lingkungan serta nelayan di Batam bersepakat akan melayangkan nota protes serta meminta pembatalan rencana ekspor pasir laut, langsung ke Presiden Joko Widodo, Menteri Kelautan dan DPR RI.
“Aktivitas pengerukan pasir laut sendiri, akan mempercepat hilangnya pulau-pulau kecil di Batam dan Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura maupun Malaysia. Berikutnya aktivitas pengerukan tersebut, akan membunuh nasib nelayan yang tak lagi mampu mencari ikan diakibatkan biota laut di dasarnya sudah rusak akan adanya aktivitas pengerukan,” ujar Suardi.
Untuk di Kepri sendiri, pernah mengalami masa suram dan dampak langsung yang merugikan, yang sampai saat ini bisa dilihat terkait pengerukan pasir laut.
Dampak yang dimaksud adalah hilangnya pulau-pulau kecil, rusaknya biota bawah laut, serta rusaknya beberapa pesisir di pulau-pulau.
Suardi menambahkan, rencana pemerintah dalam membuka keran ekspor pasir laut dari laut Kepri ke luar negeri, dikemas atau dibungkus dengan topeng aktivitas sedimentasi laut.
“Laut di tengah itu tak butuh sedimentasi, tak butuh dikeruk karena sifat alaminya memang sudah dalam. Jangan membuat drama, pernyataan pembodohan ke masyarakat di Batam,” tegasnya.
Jika pemerintah pusat tetap nekat menjalankan pengerukan pasir laut di Kepri, khususnya Batam untuk di ekspor ke luar negeri, Suardi Tahirek menegaskan pihaknya bersama-sama tokoh masyarakat di Batam akan membuat aksi penolakan di lapangan yakni menyetop aktivitas penyedotan pasir di tengah laut.
Begitu juga tokoh masyarakat Melayu DT Syed Arai juga menyatakan penolakannya terkait rencana ekspor pasir laut dari Kepri ke luar negeri.
“Kami jangan dibuat susah lagi. Tempat kami cari ikan jangan dirusak. Pasir negara jangan dijual untuk keuntungan sesaat saja,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Panglima Gagak Hitam Udin Pelor. Dia mengaku pengerukan pasir laut pada masa lalu membuat suram masa depan masyarakat. “Biota laut pada rusak dan masyarakat selalu diteror oleh oknum aparat jika menolak kegiatan pengerukan pasir laut. Dulu laut di Kepri ini, khusunya di Tanjungbalai, Karimun, Kota Batam dan Lingga, airnya keruh dan tidak ada ikan. Jangan daerah kami kembali seperti dulu. Pemerintah harus melihat langsung dampak akibat penambangan pasir laut,” katanya.
Di tempat yang sama penginisiasi pembentukan aliansi tokoh masyarakat peduli lingkungan Kepri, yang juga tokoh masyarakat Batam, Amat Tantoso menambahkah, hasil pertemuan tersebut menyatakan sikap penolakan terhadap PP No.26 tahun 2023.
“Kami sengaja mewadahi para tokoh masyarakat Batam, tokoh masyarakat tempatan dan juga penggiat lingkungan dan masyarakat nelayan dalam satu wadah organisasi yang resmi, agar nantinya menentang ekspor pasir laut yang akan dibuka oleh pemerintah pusat, bisa sesuai prosedur dan resmi, seperti melayangkan nota protes atau keberatan. Ini yang kami bisa suarakan ke pemerintah pusat, dengan jalan yang resmi,” terang pria yang dianugerahi gelar Datok oleh Kesultanan Riau Lingga Kota Batam ini.
Menurut Datok Amat Tantoso dibukanya keran ekspor pasir laut dari Kepri ke luar negeri, hanya merugikan masyarakat luas dan cuma menguntungkan segelintir orang saja. katanya, Laut yang jernih, akan menjadi keruh, karang-karang rusak, ikan menghilang. Aktivitas tambang ini juga menciptakan abrasi atau pengikisan daratan yang sangat merusak lingkungan.
“Akibat dampak kerusakannya dari penambangan pasir laut yang diekspor itu, Presiden Megawati saat itu pernah melarang ekspor pasir laut melalui surat keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Alasan utama dilarang karena dinilai merusak lingkungan yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau kecil. Namun saat ini mengapa Presiden Joko Widodo kembali membuka keran ekspor tambang pasir laut. Kalau hal ini dibiarkan terjadi maka petaka kerusakan laut itu agaknya bakal terulang kembali, pulau-pulau akan tenggelam,” ujar Datok Amat Tantoso.
Datok Amat Tantoso mengatakan, dulu akibat eksploitasi penambangan pasir secara besar-besaran, Pulau Nipah sebuah pulau kecil terluar dari Provinsi Kepulauan Riau nyaris tenggelam. “Pulau Nipah lokasi dan posisi pulau ini sangat strategis sebagai salah satu titik dasar perbatasan dengan negara tetangga Singapura. Pulau itu nyaris tenggelam karena eksploitasi penambangan pasir,” kata Datok Amat Tantoso.
Lebih lanjut Datok Amat Tantoso mengatakan, sebagai putra daerah dirinya terpanggil untuk bergerak bersama masyarakat dan menolak keras aktivitas ekspor pasir laut ini. “Jangan hanya berpikir keuntungan sejenak saja tapi berpikirlah untuk masyarakat luas, untuk anak cucu kita. Karena aktivitas ekspor pasir laut ini sama sekali tidak memihak ke masyarakat,” ungkap pria kelahiran Sawang, Kabupaten Karimun ini.
Menurutnya dibukanya keran ekspor pasir laut dari Kepri ke luar negeri, juga akan memukul sektor properti di Batam. Dampak langsungnya yakni naiknya harga pasir di Batam dan Kepri. Kedua, pengusaha pasir pastinya akan lebih memilih memasarkan pasirnya ke luar negeri karena faktor atau diparitas harga pasir lebih mahal jika dijual ke luar negeri dibandingkan harga di Batam sendiri.
Adapun yang hadir pada kegiatan tersebut yaitu, Suardi Tahirek, Bernard, Sudirman, dari HNSI, Udin Pelor, Ken, Said dari Gagak Hitam, Awang Rajab dari Perpat Pesisir, Datok Amat Tantoso, Datok Rahim Dekka, DT Syed Arai, Jusri Mizan, Abdul Razak dari tokoh masyarakat dan Maryuliansyah dari Ahlul Tanjak.(*)