batampos – Pemandangan tak sedap kembali terlihat di pinggir jalan Sagulung, tepatnya di arah menuju Kavling Baru dan juga beberapa lokasi lainnya. Tumpukan sampah yang berserakan di lokasi tersebut menimbulkan bau menyengat dan mengganggu pengendara yang melintas. Spanduk larangan membuang sampah yang sudah terpasang pun tampaknya tak diindahkan oleh masyarakat.
“Sudah diangkut kemarin oleh petugas, tapi tetap saja ada yang membuang sampah di sini,” ujar Ricky Malau, salah seorang warga Sagulung, Sabtu (8/2).
Menanggapi persoalan ini, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Eka Surianto, menyebut pihaknya terus berupaya menangani permasalahan sampah, termasuk yang berada di pinggir jalan.
Menurutnya, beberapa lokasi pembuangan sampah liar telah ditangani, seperti di Pasar Induk Jodoh yang kini tengah dibersihkan menggunakan alat berat.
“Kami tidak bisa hanya menyalahkan masyarakat, karena permasalahan sampah ini sangat kompleks. Kami tetap berupaya meminimalisir dengan berbagai langkah,” kata Eka.
Namun, ia menegaskan pengurangan tempat pembuangan sampah (TPS) liar tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya juga menjadi faktor penting.
“Sampah selalu ada meskipun sudah diangkut. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan,” tambahnya.
DLH Kota Batam saat ini menunggu tambahan armada truk pengangkut sampah yang direncanakan dalam anggaran tahun 2025. Sementara itu, pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin dengan keterbatasan armada yang ada saat ini.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menegaskan pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terencana.
Menurutnya, pengelolaan sampah akan difokuskan pada dua aspek utama, yakni di hulu dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan di hilir melalui keterlibatan pihak ketiga atau swasta.
“Kami sedang menyusun konsep pengelolaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Ini bukan hanya tugas DLH, tetapi tanggung jawab kita semua,” ujar Jefridin.
Ia juga meminta DLH untuk menyusun kebutuhan anggaran secara detail, termasuk sarana prasarana, tenaga kerja, dan operasional UPT agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.
Pendiri Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, menilai pemerintah kurang serius dalam menangani masalah persampahan di Batam. Menurutnya, persoalan sampah ini juga dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah.
“Seperti yang kita lihat, tumpukan sampah ada di mana-mana. Kami memahami bahwa pemda tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini, tetapi sebagai instrumen utama, mereka harus lebih serius menangani permasalahan ini,” ungkapnya.
Hendrik berharap di era kepemimpinan kepala daerah yang baru, Pemerintah Kota Batam bisa lebih fokus dalam mengatasi permasalahan sampah.
“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan pemerintah, tetapi media juga harus berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya. (*)
Reporter: Aziz Maulana
