batampos – Aksi demonstrasi Aliansi Driver Online Batam (Adob) di depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu (17/9), langsung mendapat respons dari pemerintah. Perwakilan massa dipanggil masuk ke kantor untuk melakukan audiensi bersama Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekda Firmansyah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah perwakilan aplikator transportasi daring.
Dalam audiensi tersebut, Adob menegaskan lima poin utama tuntutan mereka, yaitu: keanggotaan BPJS bagi seluruh driver, penyesuaian tarif agar sesuai SK Gubernur, penertiban transportasi ilegal di Bandara Hang Nadim, aturan stiker yang membebani driver, serta penerapan SK Gubernur Kepri yang dianggap belum dijalankan aplikator.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad langsung meminta jajaran terkait bergerak cepat.
“Saya minta ini segera dibetulkan. Kalau datanya personal, itu urusan negara dan daerah. Tidak boleh driver dibiarkan tanpa kepastian,” tegas Amsakar.
BACA JUGA: Driver Online Batam Gelar Aksi Damai Tuntut Tarif dan BPJS
Amsakar juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban transportasi di Batam.
“Bandara harus kondusif. Ini harus kita benahi bersama, bukan hanya bandara, tapi seluruh Batam. Transportasi yang semrawut bisa berpengaruh pada kenyamanan masyarakat dan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Kepri memperketat pengawasan terhadap aturan tarif yang sudah ditetapkan. Amsakar menambahkan, data driver online yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan harus segera dimasukkan agar tidak ada pengemudi yang terabaikan. (*)
Reporter: M. Sya’ban