batampos – Masyarakat Pulau Rempang menuntut keadilan dalam penegakan hukum atas penyerangan, kekerasan, dan intimidasi yang mereka alami pada Rabu (18/12) dini hari lalu. Hal itu diungkapkan sejumlah warga saat menghadiri pertemuan akbar di Lapangan Sembulang, Kamis (19/12).
Pertemuan tersebut berlangsung sehari setelah Kampung Sembulang Hulu dan Seibuluh diserang puluhan orang berkaitan dengan rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.
Pertemuan yang dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan paguyuban Melayu, bertujuan memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya.
”Kami ingin kejelasan dan perlindungan, bukan kekerasan,” ujar Aldi, salah satu warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Aspirasi ini sejalan dengan pernyataan Nenek Awe, tokoh masyarakat dari lima kampung tua di Rempang. ”Kita pantau bersama, jangan tinggalkan kami lima kampung dari 12 kampung tua. Kita jangan tidur, kita berjuang bersama demi tanah ulayat kita,” ujarnya dengan semangat.
Kekhawatiran masyarakat terhadap proyek Rempang Eco City telah lama mencuat. Mereka berharap bahwa segala kebijakan terkait pengelolaan lahan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat. Tokoh masyarakat mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Anggota DPRD Kepri, Taba Iskandar, yang hadir di Sembulang, menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
”Negara kita adalah negara hukum. Kita percaya pada hukum. Proses penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tegas Taba saat ditemui di sela-sela pertemuan dengan masyarakat.
Ia mengimbau agar masya-rakat tidak terprovokasi dan tetap menjaga keamanan pribadi serta keamanan wilayah Sembulang.
Taba juga mengingatkan bah-wa kepolisian telah memiliki aturan dan pedoman yang jelas dalam menangani kasus ini. ”Polisi tahu apa yang harus ditegakkan. Tujuan kita adalah menegakkan hukum, bukan melanggar hukum,” ujarnya.
Taba Iskandar juga menekankan pentingnya kepastian kebijakan pemerintah. ”Saya sebagai wakil rakyat tidak perlu menunggu pelantikan kepala daerah terpilih. Saya akan tindaklanjuti dan laporkan ke pemerintah daerah dan provinsi. Kita ingin tahu ke mana arah kebijakan pemerintah, agar ada kejelasan dan tidak
simpang siur,” tegas Taba.
Ia menambahkan bahwa kepastian kebijakan ini penting untuk menciptakan rasa aman bagi semua pihak. ”Kalau kebijakan pemerintah mengarah pada kesejahteraan masyarakat, kita dukung. Tapi kalau kebijakan itu merugikan masyarakat kita, tentu kita akan berjuang untuk melindungi hak-hak rakyat,” tegasnya.
Tokoh masyarakat Rempang, Gerisman Ahmad, mengungkapkan bahwa telah dilakukan mediasi antara perwakilan warga dengan PT Makmur Elok Graha (MEG), perusahaan pengelola PSN Rempang Eco City bersama TNI dan Polri. ”Polisi sudah komitmen akan memproses kejadian kemarin secara tegas. Rakyat ingin aman, damai, dan nyaman. Investor dipersilakan berinvestasi, tapi jangan sampai merugikan atau mengusik warga,” jelas Gerisman.
Ia juga mengingatkan bahwa wilayah yang menjadi lokasi proyek Rempang Eco City dulunya adalah bekas area pengungsian warga Vietnam. ”Sebenarnya, ini urusan pemerintah. Setelah urusan antara pemerintah dan masyarakat selesai, barulah diserahkan ke pihak ketiga,” tambah Gerisman.
Tokoh adat Melayu, Sultan Hendra Syafri Riayat Syah dan Dato’ Perdana Abdul Malik, mengecam keras aksi kekerasan yang melibatkan penyiksaan dan penganiayaan terhadap delapan warga Rempang pada Rabu dini hari, 18 Desember 2024.
Yang Dipertuan Besar Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau-Lingga, Sultan Hendra Syafri Riayat Syah, menyatakan sikap tegasnya terhadap peristiwa tersebut. Ia menyebut tindakan kekerasan tersebut sebagai aksi biadab yang tidak dapat ditoleransi.
“Kami mengutuk keras aksi biadab yang dilakukan sekelompok orang di Pulau Rempang. Kami mendesak aparat penegak hukum segera menangkap para pelaku yang telah menyiksa dan menganiaya delapan warga setempat,” katanya, Kamis (19/12).
Sultan Hendra juga meminta agar aparat keamanan meningkatkan perlindungan terhadap warga Rempang yang saat ini hidup dalam ketakutan. Ia berharap pemerintah pusat bersikap bijak dan tidak membiarkan konflik antara kepentingan investasi dengan kehidupan masyarakat lokal terus berlanjut.
“Masyarakat Melayu di Rempang selama ini hidup dalam kedamaian. Kami berharap pemerintah mampu menye-lesaikan masalah ini tanpa mengorbankan hak-hak warga yang telah lama menetap di kawasan tersebut,” katanya.
Senada dengan pernyataan Sultan Hendra, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABMI) Kepri, Dato’ Perdana Abdul Malik, menegaskan bahwa masyarakat Melayu tidak menolak investasi.
Namun, ia meminta agar rencana pembangunan di kawasan tersebut tidak mengganggu kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.
“Masyarakat Melayu di Kepulauan Riau, khususnya di Rempang, tidak anti-investasi. Tetapi, jangan sampai investasi merusak peradaban dan kehidupan yang telah lama dibangun dan dilestarikan oleh masyarakat,” ujar dia.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan opsi pemindahan lokasi investasi ke wilayah lain yang tidak mengganggu kenyamanan warga. Hal ini, menurutnya, merupakan langkah terbaik untuk menghindari konflik dan menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam pernyataannya, Dato’ Abdul Malik juga mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan yang terjadi di Rempang. Ia menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam menyelesaikan konflik apa pun. “Kami meminta pemerintah menghentikan praktik intimidasi dan kekerasan di Rempang. Masyarakat Melayu tidak boleh dibiarkan menghadapi tekanan seperti ini,” tegasnya.
Ia turut menyerukan solidaritas puak-puak Melayu di seluruh Indonesia untuk membantu warga Rempang yang saat ini sedang menghadapi situasi sulit. “Kami mengajak seluruh masyarakat Melayu di Tanah Air untuk bersatu padu, bahu-membahu membantu saudara-saudara kita di Pulau Rempang. Bersama kita kuat, bersama kita bisa melindungi hak-hak warga,” katanya.
Mediasi Dua Pihak
Kapolresta Barelang, Kombes Heribertus Ompusunggu, memastikan situasi Sembulang Hulu kondusif. Sebab kedua pihak, yakni warga dan PT Makmur Elok Graha (MEG) telah sepakat untuk tidak melakukan aksi lanjutan.
“Tadi sudah sepakat. Kedua pihak tidak ada reaksi lanjutan,” ujarnya usai menghadiri acara di Gudang BC Batam, Tanjungncang, Kamis (19/12).
Ia menjelaskan, untuk menjaga situasi tetap kondusif, pihaknya mengerahkan personel untuk berpatroli. Selain itu, ia melibatkan tokoh masyarakat setempat.
“Kami kumpulkan tokoh masyarakat di Sembulang. Kita sampaikan supaya tidak ada reaksi,” katanya.
Heribertus menambahkan, pihaknya masih menyelidiki bentrokan yang mengakibatkan warga dan karyawan PT MEG tersebut luka-luka. “Kita lakukan penyidikan secara detail, kita memanggil pihak yang terlibat. Malam ini kita cek TKP dan kita akan terus follow up, dari awal sampai bentrok. Supaya tidak simpang siur,” ungkapnya. Heribertus mengaku pihaknya belum mendapatkan keterangan lengkap. Sebab, beberapa korban masih menjalani perawatan.
Tokoh Melayu Batam Serukan Perdamaian
Tokoh masyarakat Melayu Kota Batam menyerukan kedamaian dan kondusivitas pascakerusuhan yang terjadi di Rempang 18 Desember 2024. Dalam pertemuan yang digelar bersama sejumlah tokoh Melayu Batam, mereka menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antara masyarakat, pemerintah, dan investor demi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan bersama di Kota Batam.
Datok Amat Tantoso me-nyampaikan sikapnya terkait kejadian tersebut. Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang.
”Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan sikap terkait kerusuhan di Rempang. Pada intinya, kami masyarakat Melayu sangat menghargai dan menyayangi orang-orang yang datang ke kampung kami. Namun, kami merasa sedih dan terluka ketika melihat orang-orang kampung kami dizalimi seperti ini,” ujarnya, Kamis (19/12).
Datok Amat menegaskan pentingnya peran pemerintah dan aparat untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban.
Dalam pertemuan tersebut, Datok Amat juga menyampaikan pesan kepada investor. Ia menegaskan bahwa masya-rakat Melayu tidak menolak investasi, tetapi berharap para investor mematuhi adat dan etika setempat. ”Kami tidak anti-investasi. Kami hanya minta investor patuhi adat dan memberdayakan masya-rakat sekitar. Libatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, rangkul semua elemen masyarakat, dan selesaikan persoalan lahan dengan baik,” ucap Datok Amat.
Sementara itu, Abdul Rajak, Panglima Aliansi Rakyat Menggugat (Alaram) Kepri, juga menyampaikan harapannya agar situasi di Batam tetap kondusif. ”Kami menyikapi kejadian ini dengan serius. Batam harus kondusif ke depannya. Kami juga akan terus memantau perkembangan ini untuk memastikan tidak ada kerusuhan lan-jutan,” tegas Abdul Rajak.
Alimin, tokoh masyarakat Melayu lain, menyoroti pentingnya menjaga keamanan demi mendukung iklim investasi di Batam. ”Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku kerusuhan tanggal 18 Desember malam. Kami akan terus memantau dan kami ingin investasi yang masuk ke Batam ini terjaga dan tidak terganggu oleh konflik seperti ini,” katanya.
Tokoh Melayu yang lain Datuk Tukijan Sarpan menyampaikan bahwa Batam adalah simbol keberagaman Indonesia yang harus dijaga bersama. ”Batam ini dibangun untuk kita semua, siapa pun yang datang dari mana pun. Kota ini adalah miniatur Indonesia. Gesekan kecil itu biasa, tapi jangan sampai berkembang menjadi konflik besar. Kita harus menjaga kedamaian di Batam agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Datuk Tukijan juga menekankan pentingnya menjaga citra Batam di mata internasional, mengingat kota ini adalah salah satu pusat ekonomi dan wisata utama di Indonesia.
”Batam ini sudah menjadi kota modern. Apalagi kita bertetangga dengan Singapura dan Malaysia. Jika konflik ini berkembang dan terdengar di luar negeri, turis tidak mau datang ke sini. Rugi kita semua. Kita harus menjaga agar Batam tetap menjadi destinasi investasi dan wisata yang aman,” tambahnya.
Sementara itu, pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam meminta masyarakat untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Rempang pada dini hari 18 Desember lalu. Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
”Kami berharap masyarakat tidak terpancing dan tetap menjaga situasi kondusif di Batam. BP Batam telah menerima informasi terkait insiden tersebut, dan Polsek Galang sudah melakukan langkah-langkah untuk meredam situasi guna menjaga keamanan,” ujarnya, Kamis (19/12).
Menurut Tuty, pengem-bangan kawasan Rempang sebagai proyek strategis nasional (PSN) merupakan upaya pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak masya-rakat Batam untuk mendukung proyek tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa BP Batam akan mengedepankan langkah-langkah persuasif dalam menyelesaikan berbagai kendala terkait rencana investasi di Kawasan Rempang. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan berkomitmen memenuhi hak-hak masyarakat setempat secara maksimal. (*)
Reporter : EUSEBIUS SARA – ARJUNA – YOFI YUHENDRI – RENGGA YULIANDRA
