batampos – Debat Calon Legislatif (Caleg) DPRD Batam daerah Pemilihan (Dapil) 6 Sekupang dan Belakangpadang yang dihelat Batam Pos di Four Points by Sheraton Jodoh Batam, Rabu (29/11) siang berlangsung seru dan penuh adu gagasan.
Ada 4 caleg dari 4 partai politik yang dihadirkan. Mereka adalah mantan Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar dari PDI Perjuangan, mantan anggota DPRD Batam periode 2014-2019 Riki Indrakary dari Partai Gelora, Misbahul Huda dari PKB dan terakhir caleg muda milenial dari PKS Abdurrachman Zhafir Ria Saptarika yang merupakan anak dari anggota DPD RI dari Kepri yang juga mantan Wakil Walikota Batam, Ria Saptarika.
Dalam sesi pertama debat ini, moderator menanyakan visi misi para caleg. Zhafir yang mendapat kesempatan pertama mengatakan, Batam memiliki bonus demografi generasi muda milenial haruslah dioptimalkan. Peran serta anak muda dalam membangun Kota Batam ini tentunya sangat dibutuhkan.
Salah satu konsen utamanya politisi PKS ini adalah bagaiamana meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga bisa lebih baik lagi. Menciptakan lapangan kerja sehingga anak-anak muda tidak hanya lagi berfokus kepada pekerja PT atau pun menjadi PNS.
“Sebagai wakil rakyat kita harus punya jalan tambahan dengan membuka jalur baru tanpa menutup jalur yang lama. Apalagi saat ini kita sudah masuk era digital, peran serta anak muda sangatlah dibutuhkan,” ujarnya.
Baca Juga:Â 50 Persen Kendaraan di Batam Abai Uji KIR, Banyak Tak Layak Beroperasi
Selain itu ia melihat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sektor UMKM juga harus diprioritaskan. Sektor ini harus mendapat sentuhan yang besar dari pemerintah, sehingganya ke depan anak-anak muda tak hanya berfokus kepada pekerjaan formal saja melainkan bisa membuka usaha sendiri.
“Artinya dengan peningkatan ekonomi angka pengangguran juga akan berkurang,” tuturnya.
Sementara itu caleg dari PDIP Buralimar mengatakan, mengapa ia memilih Sekupang-Belakangpadang, karena dia memahami betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi mantan Kepala Dinas Pariwisata Kepri itu sudah malang melintang menjabat sebagai lurah maupun camat baik di Kecamatan Sekupang ataupun Belakangpadang.
“Sebagai warga di sana saya ingin berbuat untuk masyarakat. Melanjutkan pokok pikiran masyarakat dan dari pengalaman di bidang pariwisata, olahraga, seni dan budaya, saya ingin memajukan ke empat sektor utama ini,” ungkap Burhalimar.
Menurutnya, masih banyak sektor pariwisata di Sekupang dan Belakangpadang yang masih belum tergarap maksimal. Padahal potensi ini akan sangat besar mengingat Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
“Oleh sebab itu fokus kita bagaimana mengembalikan Sekupang dan Belakangpadang sebagai kota wisata, budaya dan olahraga. Apalagi dua kecamatan ini punya potensi yang sangat besar jika bisa dimaksimalkan,” ungkap Burhalimar.
Baca Juga:Â Bantah Kelangkaan Gas 3 Kg di Belakangpadang, Ini Penjelasan Gustian
Sementara itu caleg PKB Misbahul Huda menilai pembangunan fisik yang sangat luar biasa di Batam haruslah dibarengi dengan sarana pendidikan yang layak dan memadai. Misbahul menilai, masih banyak fasilitas pendidikan yang belum memenuhi kelayakan itu sehingga tentu saja berimbas kepada kualitas dan mutu pendidikan pada suatu daerah.
“Jika terpilih nanti ini yang akan kita fokuskan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Batam ini, fasilitas harus didukung sehingga kualitasnya semakin baik,” ujarnya.
Misbahul meyakini bahwa jika dipercaya masyarakat maka berbagai kepentingan, kebutuhan dan aspirasi di masyarakat akan dapat difasilitasi serta diperjuangkan melalui lembaga rakyat tersebut.
“Banyak contoh kebutuhan masyarakat terkait pembangunan yang masih harus diwujudkan. Di antaranya problem dunia pendidikan Batam termasuk persoalan tenaga kerja dan kesempatan bekerja bagi mereka yang baru tamat sekolah. Kita harus jadi garda terdepan dalam hal ini,” ujarnya.
Politikus Gelora Riki Indrakary menilai dalam menciptakan sumber manusia berkualitas haruslah didukung generasi unggul dan berdaya saing. Oleh sebab itulah perlu adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan ekonomi kreatif yang berkualitas bagi masyarakat khsususnya di Kota Batam.
Selain itu yang menjadi visinya ialah mendukung kebijakan pemerintah untuk perluasan kesempatan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Berkolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan sektor-sektor potensial di Kota Batam.
Baca Juga:Â Sambut Libur Nataru, Maskapai Sediakan Extra Flight dari Batam
Mendukung terwujudnya ekosistem usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah yang mandiri melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam hal penyediaan modal usaha dan perluasan akses pasar baik domestik dan luar negeri.
“Sektor pendidikan ini sangat penting dalam menciptakan SDM berkualitas, maju dan unggul,” kata Riki.
Dalam sesi kedua moderator menanyakan mengenai permasalahan sampah yang masih terjadi sampai saat ini di Kota Batam. Zhafir yang mendapat kesempatan pertama mengatakan, masalah sampah harus dikelola dengan baik.
Dinas terkait harus mampu menyediakan TPS bagi masyarakat sehingga tak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu edukasi seperti bank sampah haruslah bisa lebih dioptimalkan lagi pada masyarakat Batam.
Selain itu masalah PPDB dan sistem zonasi yang menjadi polemik setiap tahunnya juga diangkat di debat caleg kali ini. Riki yang juga mantan anggota DPRD Batam mengaku bahwa usulan agar Pemko Batam, melakukan pembinaan dan kerjasama dengan manajemen sekolah swasta sudah lama disuarakan. Sehingga baik sekolah negeri maupun swasta bersama-sama memikul beban daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui insentif dana BOS.
PPDB yang dilaksanakan setiap tahun terkesan sangat dipaksakan. Hal tersebut sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan anak di sekokah negeri. “Jangan ketika kita ingin PPDB baru mencari cara. Seharusnya jauh-jauh hari sudah kita siapkan, ” tegasnya.
Baca Juga:Â Disdik Batam Dapat Alokasi Rp 1,068 Triliun dari APBD 2024, Ini Rencana Penggunaannya
Riki mengatakan, berdasarkan data Dinas Pendidikan Batam, persentase jumlah atau kapasitas sekolah SD dan SMP swasta adalah 65 persen lebih banyak dibanding sekolah negeri. Oleh sebab itulah, untuk menyelesaikan masalah PPDB, pemerintah daerah wajib melibatkan sekolah swasta.
“Batam harus belajar dari kota lain di Indonesia seperti Denpasar dan Surabaya, murid yang masuk ke sekolah swasta dibiayai pemerintah dalam arti kompensasi bagi sekolah swasta yang menampung anak tidak mampu maupun bina lingkungan,” lanjut Riki.
Salah satu cara kompensasi ke sekolah swasta ini adalah dengan pemberian bantuan dana BOS sebagai kompensasi kepada sekolah swasta yang menampung siswa bina lingkungan dan siswa tidak mampu oleh pemerintah daerah.
“Jadi pemerintah yang menanggung bukan murid. Sehingga dengan keterbatasan sekolah negeri saat ini bisa diatasi oleh pemerintah. Selain itu pemerintah tak perlu lagi membangun sekolah baru tapi bagaimana uang pembangunan sekolah baru ini disalurkan untuk anak-anak yang akan masuk sekolah swasta ataupun Perguruan tinggi,” bebernya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra
