batampos- Rikson Tampubolon, Direktur Eksekutif Batam Labor and Public Policies menyikapi kenaikan tarif parkir yang diberlakukan di Batam baru baru ini.
Rikson menyampaikan kekhawatiran atas dampak yang mungkin timbul bagi masyarakat. Kenaikan ini diyakini akan membuat hidup masyarakat semakin sulit, terutama bagi para pengguna kendaraan bermotor dan pelaku usaha kecil menengah (UMKM).
Tampubolon, alumni Magister Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara ini, menyoroti perlunya tinjau ulang kebijakan kenaikan tarif parker ini, mengingat adanya banyak permasalahan yang muncul di lapangan sejak pemberlakuan kenaikan tarif parkir.
Mayoritas fraksi DPRD Kota Batam pun telah mengusulkan untuk menunda pemberlakuan kenaikan tarif parkir ini, menyadari bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
“Saat ini, kita melihat banyak persoalan yang muncul di lapangan sejak diberlakukannya kenaikan tarif parkir. Parkir liar semakin marak, menyulitkan para pengemudi ojek online dan pelaku UMKM yang mengandalkan mobilitas,” ucap Tampubolon.
”Belum lagi fasilitas 15 menit free parking yang kita sempatkan rasakan sekarang menjadi 5 menit saja. Kita heran ini kebijakan untuk siapa? Apakah untuk masyarakat atau pemodal/vendor parkir?,” ungkap Tampubolon yang juga berprofesi sebagai dosen di Kota Batam ini.
Baca Juga: Pesan Anggota DPRD Batam: Jangan Bayar Parkir Tarif Baru
Lebih lanjut, Pengamat Kebijakan Publik yang berbasis di Kota Batam ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir ini.
Dia berharap agar Walikota Batam dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dapat memperhatikan masukan dari masyarakat, khususnya DPRD Kota Batam dan mengambil langkah kongkrit demi kepentingan masyarakat luas.
“Saya berharap kenaikan tarif parkir ini dapat dievaluasi total secara menyeluruh. Kita perlu menunggu hingga Dinas Perhubungan dapat memastikan bahwa pengelolaan parkir di Kota Batam telah berjalan baik, baru mulai pikirkan soal kenaikan. Jangan membuat beban hidup masyarakat menjadi semakin sulit. Kita juga heran, bagaimana mungkin soal krusial begini menyangkut hajat hidup orang banyak diputuskan tanpa mendiskusikannya dengan anggota dewan kita?” tambahnya.
Dalam konteks ini, Tampubolon menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, utamanya para akademisi dalam mengambil kebijakan yang berdampak luas bagi kehidupan sehari-hari.
Evaluasi menyeluruh dan pertimbangan matang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kota Batam. (*)
