Persaingan memperoleh kesempatan kerja di Batam kian ketat. Jumlah pengangguran yang tinggi tidak hanya dikarenakan pandemi, tapi adanya transformasi industri di Batam dari padat karya ke teknologi tinggi. Hanya tenaga kerja dengan keahlian yang bisa mengisi lowongan yang tersedia.
Reporter : FISKA JUANDA
EGGI IDRIANSYAH
EUSEBIUS SARA
Lebih dari sepuluh ribu orang berdesak-desakan dan puluhan di antaranya pingsan saat Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menggelar bursa kerja, Senin (7/11) lalu. Membeludaknya jumlah pelamar bukan hanya karena tingginya angka pengangguran di Batam, tapi ada gelombang eksodus pencari kerja dari berbagai daerah. Hal inilah yang tidak diantisipasi panitia job fair.
Ilham Putra, 22, pencaker dari Bintan, mengatakan datang ke job fair ini, setelah mendapatkan informasi dari saudaranya. Kebetulan, Putra sudah tidak bekerja akibat pandemi melanda Tanjungpinang selama dua tahun ini.
“Lagi cari-cari kerja, lalu ada selebaran job fair. Ya, saya masuk. Harapannya bisa bekerja dan tidak jadi tanggungan orang tua,” kata Ilham.
Meisy, 21, pencari kerja asal Depok, sengaja datang ke Batam karena ingin mencari kerja. Ia mendapatkan informasi dari saudaranya.
“Saya baru di-PHK, jadi mencoba cari peruntungan di Batam,” kata Meisy.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Kepri Naik Akibat Varian XBB, Kadinkes: Jangan Panik
Perempuan cantik dengan jilbab hitam itu tersenyum saat ditanya kenapa memilih Batam. Ia mengatakan, bahwa tempat atau daerah tak menjadi masalah baginya.
“Kalau tak bekerja, itu masalah. Sebab, tak bisa membantu orangtua,” ungkapnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Sakyakirti, mengaku tak memprediksi bakal ramainya pencari kerja dari luar daerah ke Batam.
“Saya dapat informasi soal pencaker dari Bintan dan kawasan sekitar Batam. Memang, kami tidak mensyaratkan wajib KTP Batam, sehingga membeludaknya orang datang tak terelakkan,” tuturnya.
Selain itu, kata Rudi, padatnya pengunjung job fair karena banyaknya pengangguran. Data yang dimiliki Disnaker Batam ada 15 ribu orang pengangguran di Batam.
Benarkah banyak pengangguran di Batam? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Batam, di Kepri pengangguran tertinggi ada di Batam yaitu 9,56 persen, disusul Bintan 6,91 persen, Karimun 6,87 persen dan Tanjungpinang 5,27 persen.
Secara gender, perempuan paling banyak menganggur 9,03 persen dan laki-laki 7,78 persen dari total penduduk usia kerja di Kepri yang mencapai 1,8 juta orang.
Baca Juga: Perbaikan Tak Merata, Jalan Laksamana Bintan Mengkhawatirkan
Sejak periode 2020, penyebab pengangguran paling dominan adalah pandemi Covid-19. Awal Agustus 2020 ada 42 ribu orang di Kepri menganggur akibat Covid. Jumlah tersebut turun di Agustus 2022 menjadi 2.040 orang.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, membenarkan tingginya tingkat pengangguran di Batam. Indikasinya dari ramainya job fair yang dibuka oleh Disnaker Kota Batam.
Namun, Rafki mengatakan, tingkat pengangguran bukan hanya akibat Covid-19, tetapi karena transformasi industri di Batam yang awalnya padat karya kini beralih ke padat modal.
Rafki mengatakan, di Batam saat ini sudah banyak perusahaan yang beralih menggunakan tenaga robot, ketimbang tenaga kerja manusia. Karena perusahaan-perusahaan tersebut menganggap lebih menguntungkan memakai robot di area produksi untuk jangka panjang.
“Hal ini perlahan-lahan sudah dilakukan sejak tahun 2013 yang lalu. Dimulai pada saat kenaikan upah minimum yang kala itu mulai tidak bisa diprediksi dan relatif naiknya signifikan,” ujarnya.
Sehingga perusahaan kesulitan menurunkan biaya produksi dan akhirnya memutuskan berinvestasi dengan mendatangkan teknologi robot ke area produksi. Jadi, yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini tidak lagi unskilled labor, melainkan para tenaga kerja terampil (skilled labor) yang memiliki keahlian tertentu dalam mengoperasikan robot produksi yang ada.
“Kami memperkirakan beberapa tahun ke depan hal ini akan terus berlanjut sehingga lapangan pekerjaan yang dibuka akan semakin sedikit,” ujarnya.
Baca Juga: BPOM Cabut Izin Edar 73 Obat Sirop dari 5 Industri Farmasi, Ini Daftarnya
Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pencari kerja. Sebab, para pencari kerja harus menyiapkan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di Batam. Supaya bisa terserap dan bekerja sesuai bidang yang diinginkan.
“Investasi di Batam juga harus terus ditambah agar lapangan pekerjaan juga bisa terus dibuka. Kami berharap investasi baru terus ditarik masuk ke Batam, agar lapangan pekerjaan bisa terus terjaga dan pengangguran tidak melonjak,” ungkap Rafki.
Mengenai peningkatan investasi di Kota Batam, kata Rafki, lebih banyak disumbang oleh ekspansi dari investor yang sudah ada di Batam. Hingga saat ini, belum ada investasi besar baru yang membutuhkan banyak tenaga kerja yang masuk ke Kota Batam
Sehingga lowongan pekerjaan yang ada saat ini disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Batam. Sementara perusahaan-perusahaan yang padat karya lebih memilih berinvestasi ke Jawa Tengah karena upah di sana lebih murah.
“Kalau di regional perusahaan-perusahaan ini lebih memilih berinvestasi ke Vietnam, Laos, dan Kamboja yang upahnya juga lebih murah dibandingkan upah di Batam,” bebernya.
Soal upaya Pemko Batam dan BP Batam menarik investor ke Batam, menurut Rafki, infrastruktur utama untuk menarik investor masuk adalah pelabuhan. Ketika pelabuhan di Batam sudah dibenahi dan menjadi pelabuhan modern dan berbiaya murah, maka investor asing tentu akan tertarik berinvestasi ke Batam.
foto: Dalil Harahap / Batam Pos
Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng, menyatakan, investasi merupakan instrumen penting dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, ia sering menyampaikan agar pemerintah tetap membantu penanaman modal asing yang melakukan ekspansi.
“Karena mereka-mereka ini sudah merasakan bagaimana suka dan dukanya dalam berinvestasi dan biasanya proyek-proyek pengembangan tersebut sangat mendongkrak nilai realisasi investasi,” katanya.
Dalam mengatasi persoalan penggangguran, kata dia, hanya bisa dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Namun, saat ini, siapapun harus realitis dengan keadaan, bahwa keberadaan teknologi merupakan ancaman bagi tenaga kerja. Khususnya bagi industri manufaktur yang high tech sehingga perusahaan-perusahaan tersebut mulai beradaptasi dari padat karya menjadi padat modal.
“Kemudian lonjakan lulusan dari tamatan SMK/SMA dan perguruan tinggi tiap tahunnya terus bertambah yang tentunya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja,” katanya.
Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, menilai langkah yang diambil BP Batam maupun Pemko Batam yang mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk menggaet investor agar lapangan kerja semakin terbuka sangat tidak tepat.
Penyediaan lapangan kerja itu, kata dia, bisa melalui tiga cara, yakni dengan mengundang investasi asing dan domestik sebanyak-banyaknya, sehingga terbuka lapangan kerja; mendorong ekspansi dan perluasan usaha dari investasi yang sudah ada, agar lebih banyak membutuhkan tenaga kerja; serta mendorong wirausaha baru agar tercipta lapangan kerja.
“Tetapi hingga saat ini, tiga cara tersebut belum berjalan optimal, hanya poin 2, itu pun tidak maksimal dalam perekrutan tenaga kerja,” katanya.
Seharusnya, saat ini dalam mengurangi angka pengangguran ini harus melakukan berbagai cara untuk mengundang investasi asing dan domestik sebanyak-banyaknya. BP Batam harus mengevaluasi pola pemasaran dan promosi investasi.
“Pasti ada yang salah sehingga investor tidak banyak masuk ke Batam,” katanya.
Ia menekankan bahwa saat ini daya beli masyarakat belum pulih dan pengangguran bertambah. Sementara ancaman krisis global di tahun 2023 menghantui Batam yang bergabung dengan negara-negara dunia seperti Singapura, Tiongkok, dan Eropa.
“Jika krisis ekonomi global terjadi maka akan berdampak kepada produktivitas industri manufaktur di kawasan industri di Batam. Akhirnya akan terjadi pekerja dirumahkan atau tidak menutup kemungkinan pemutusan hubungan kerja,” imbuhnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam bidang kesejahteraan Masyarakat, Mochamad Mustofa mengatakan, permasalahan tingginya angka pencari tenaga kerja ini selalu disampaikan ke Pemko Batam. Sebab arah kebijakan saat ini untuk mengejar penyelesaian pembangunan infrastruktur di tahun 2023, banyak anggaran yang tidak secara proporsional terbagi. Khususnya untuk kegiatan pembangunan itu sendiri.
“Wali Kota selalu beralasan pembangunan ini untuk menarik investasi, tapi sampai hari ini memang investasi itu belum dirasakan,” kata Mustofa.
Anggota Fraksi PKS ini melanjutkan, indikator banyaknya investasi yang masuk ke Batam, sudah tentu akan banyak penyediaan lapangan kerja. Namun, hal itu tidak sejalan dengan fakta di lapangan saat ini.
Sehingga, Wali Kota Batam selain membangun infrasktruktur, seharusnya ia juga membangun yang sifatnya kebijakan. Namun, kebijakan sampai hari ini yang dikeluarkan, tidak sejalan dengan pembangunan infrastruktur.
Sabagai contoh, anggaran di Dinas Tenaga Kerja, khususnya untuk Bidang Penempatan Tenaga Kerja sangat minim. Padahal bidang ini mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menciptakan lapangan kerja.
Karena bidang ini harus berkomunikasi dengan seluruh perusahaan-perusahaan di Kota Batam dalam membuka lapangan kerja untuk masyarakat. “Tentunya bidang ini butuh support anggaran untuk mengumpulkan perusahaan. Untuk selalu menyediakan lowongan kerja itu untuk masyarakat Kota Batam,” katanya.
Namun pada anggaran APBD Kota Batam di tahun 2022 ini, anggaran untuk di bidang ini sangat kecil. Sehingga, dalam pembahasan APBD P, beberapa waktu lalu, DPRD khususnya Komisi IV menganggarkan dana untuk melaksanakan bursa kerja.
Bursa kerja ini, sekaligus untuk melihat potensi pengangguran di Kota Batam. Meskipun, dalam bursa kerja kamarin juga banyak diikuti oleh pencari kerja dari berbagai daerah di Provinsi Kepri.
“Ini tentunya bahwa pembangunan yang ada di Kota Batam itu tidak juga dibarengi pembangunan kebijakan khususnya di dalam masyarakat. Setelah yang namanya investasi masuk maka ada penyerapan tenaga kerja dan ada efek domino tentang geliatnya UKM karena naiknya investasi itu, tentu daya beli masyarakat akan naik. Sampai hari ini, itu juga belum,” bebernya. (*)
