batampos – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Batam terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, target prevalensi stunting dalam RPJMD adalah 7 persen.
Jumlah balita yang mengalami stunting pada tahun tersebut mencapai 3.356 anak, dengan prevalensi sebesar 6,02 persen. Angka ini menurun pada tahun 2022, di mana target RPJMD adalah 6,70 persen dan jumlah balita stunting sebanyak 1.441 anak, dengan prevalensi mencapai 2,42 persen.
“Ini adalah hasil dari kerja sama yang baik antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting,” kata Didi, Rabu (11/9).
Baca Juga: Batam Hadapi Tantangan Pendidikan, Ribuan Anak Putus Sekolah
Pada tahun 2023, target prevalensi stunting di RPJMD adalah 6,50 persen, dengan jumlah anak yang mengalami stunting sebanyak 1.022 anak dan prevalensi sebesar 1,71 persen. Angka ini terus menurun pada tahun 2024, dengan target RPJMD sebesar 6,20 persen dan jumlah stunting sebesar 1,28 persen atau 840 anak.
“Data ini mencakup periode Januari 2024 hingga Juni 2024,” tambah Didi.
Kadinkes menambahkan bahwa tidak ada anggaran khusus untuk penanggulangan stunting di Kota Batam. Anggaran disediakan oleh pusat dalam bentuk kegiatan intervensi spesifik yang rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas se-Kota Batam.
“Dana anggaran di Dinkes Batam berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik Kementerian Kesehatan RI,” tuturnya.
Baca Juga:Â Pelabuhan Batu Ampar Kian Hebat, Logistik Semakin Cepat
Pemerintah Kota Batam telah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penurunan stunting, antara lain dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2021.
“Langkah-langkah lainnya termasuk penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di bawah koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam. Kami juga mulai meningkatkan sumber daya melalui orientasi, pertemuan, dan pelatihan untuk pelaksanaan intervensi spesifik stunting,” ungkap Didi.
Selain itu, Dinkes juga aktif dalam meningkatkan kualitas data, melibatkan pihak-pihak terkait, serta menggalang komitmen dari berbagai pihak termasuk sektor swasta dan dunia usaha untuk intervensi yang berkesinambungan.
“Kami juga membuat berbagai inovasi dalam percepatan penurunan stunting di tingkat puskesmas dan kelurahan, dengan melibatkan lintas sektor dan perguruan tinggi untuk intervensi sensitif dalam koordinasi TPPS Kota Batam,” pungkasnya.
Baca Juga: Armada Bus Trans Batam Bertambah, Waktu Tunggu Dipangkas
Sekretaris Daerah Batam, Jefridin, sebelumnya mengatakan bahwa Pemerintah Kota Batam fokus pada intervensi pencegahan stunting melalui rapat koordinasi pendataan gizi.
“Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada sasaran, melakukan intervensi segera bagi sasaran yang mengalami masalah gizi, serta meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu,” ujarnya. (*)
Reporter: Rengga Yuliandra
